Komisi II Raker Dengan OPD Bahas Parkir Berlangganan

Komisi II Raker Dengan OPD Bahas Parkir Berlangganan

Blitar – Komisi II DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja besama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rabu (15/1/2020) diruang rapat kerja Komisi II.

Rapat kerja siang itu menurut keterangan Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Andi Widodo, diantaranya dalam rangka menindaklanjuti permasalahan parkir berlangganan yang disampaikan Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) beberapa waktu lalu.

“Selain persoalan pajak parkir berlangganan, kita juga membahas beberapa pajak lainnya seperti PBB P2, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan pajak reklame,” katanya.

Andi Widodo menambahkan sesuai Perda nomor 23 tahun 2011 pasal 50 ayat 2, menyatakan bahwa pemungutan retribusi parkir berlangganan tidak bersifat wajib dan hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Pemkab Blitar segera menindaklanjuti dengan meluruskan aturan itu, sehingga penerapan parkir berlangganan bisa dilaksanakan sesuai aturan,” ungkapnya.

Lebih jauh Andi Widodo mengatakan penerapan parkir berlangganan tersebut terbilang murah dan memudahkan. Disisi lain Pemerintah Daerah juga tetap mendapat pendapatan asli daerah dari bagi hasil sesuai aturan yang ada.

“Namun juru parkir harus diberikan sosialisasi agar tidak memungut uang parkir bagi masyarakat yang sudah membayar parkir berlangganan” terang Politisi PAN ini.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan, pembahasan soal pajak parkir berlangganan akan ditindaklanjuti oleh Bapenda. Menurutnya aturan parkir berlangganan memang perlu ditinjau, karena ada salah satu pasal yang tidak mewajibkan warga Kabupaten Blitar untuk membayar parkir berlangganan.

“Perda tentang parkir berlanggalan harus dikaji ulang, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Khusna.

administrator

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *