Sosialisasikan UU Pers, Dewan Hadirkan Dewan Pers Indonesia

Sosialisasikan UU Pers, Dewan Hadirkan Dewan Pers Indonesia

Blitar – DPRD Kabupaten Blitar menggelar sosialisasi tentang Undang-undang Pers, Verifikasi Administrasi Perusahaan Pers, dan Profesionalisme Wartawan, Selasa (21/1/2020) bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar. Dalam kesempatan itu ada dua narasumber yang dihadrikan, Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia, Drs. Hendry Chairudin Bangun, M.Kom, Sekreataris PWI Jawa Timur, Drs. Eko Pamuji, M.Kom dengan moderator Ir. Ahmad Eko Basuki, M.Agr.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi mengatakan konsekwensi demokrasi menjamin kebebasan atas dasar persamaan. Sehingga hubungan antara penyelenggara negara dengan pers akan memberi manfaat sebesar-besarnya apabila dilandasi prinsip saling percaya, saling jujur dan saling terbuka.

Atas dasar itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengundang Dewan Pers Republik Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur, untuk melakukan sosialisasi sekaligus berdiskusi bagaimana isi materi UU Pers dan peraturan yang disahkannya. Diantaranya seperti, Peraturan tentang Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan, Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Pers, Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers dan lainnya.

Sementara Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia, Drs. Hendry C. Bangun dihadapan Forpimda, OPD dan Wartawan mengatakan jika Dewan Pers tidak punya hak melarang perusahaan media melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah maupun pihak apapun. Namun perusahaan media harus memenuhi persyaratan yang ada dalam UU Pers No 40 Tahun 1999. Dimana Pasal 9 ayat (1) menyatakan setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan Pers. Tidak ada izin, yang penting Pasal 9 ayat (2) wajib berbadan hukum Indonesia. Akte notaris disahkan Kemenkumham, Dipimpin Wartawan Utama, dan Madya, Muda; Telah terselenggara minimal 6 bulan dengan modal minimal Rp 50 juta; Menggaji wartawan setara UMP, 13 kali/tahun; Memiliki peraturan perusahaan yang disahkan; Mengikutsertakan wartawannya di BPJS; Memberi perlindungan hukum kepada wartawannya; Memberikan pendidikan/pelatihan agar memahami Kode Etik Juranalistik/Pedoman Media Siber/P3SPS; Mengikutkan sertifikasi kompetensi wartawan dan Memiliki ombudsman.

Terkait verifikasi perusahaan media, Hendry menuturkan hal ini penting dilakukan untuk menjaga standar pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi konten maupun administrasi. Tujuannya, bila ada komplain, tahu siapa dan kemana. Lalu, bila melakukan kerja sama tidak menimbulkan konsekuensi bagi mitranya. Pihaknya menyarankan semua medaia melakukan verifikasi secara bertahap ke Dewan Pers.

Untuk kerja sama publikasi media, Hendry menyarankan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menerapkan aturan status terverifikasi agar media dapat menjadi mitra dalam pemasangan iklan/advetorial. Dimana ketentuan itu bisa ditungkan dalam Pergub/Perbup/Perwali mapun Surat Edaran Sekda. Daerah yang sudah menerapkan seperti Pergub Sumbar, Sultra, Babel, Perbup Indragiri Hilir, Walikota Bekasi, Medan, Palembang.

Sedangkan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Drs. Eko Pamuji, M.Kom mengatakan seorang jurnalis dalam melaksanakan tugas diikat dengan kode etik jurnalistik. Dimana seorang wartawan harus bersikap independen, agar bisa menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beretiket buruk. Profesional dalam tugas, tidak asal sehingga selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang dan tidak menerima suap.

Untuk itu agar profesi jurnalis tidak disalah gunakan perlu adanya uji kopetensi wartawan sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Ada tiga jenjang uji kompetensi wartawan yaitu Muda (wartawan), Madya (Redaktur/dari muda dua tahun) dan Utama (Redpel/Pimred/dari madya tiga tahun). Sementara lembaga yang berhak melakukan uji kompetensi wartawan adalah, Perguruan Tinggi yang memiliki program studi komunikasi jurnalistik, Lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan, Perusahaan Pers dan Organisasi wartawan.

Kegiatan sosialiasasi siang itu trut dihadiri Wakil Ketua DPRD, Mujib, SM, Anggota Forpimda, Asisten, Kepala OPD siang itu diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab.IR

administrator

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *