Blitar- Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kab. Blitar dalam rangka pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, di ruang Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito beserta ketiga wakil ketua, Sekretaris DRPD Kabupaten Blitar Haris Susianto,SH.,M.Si dan segenap Anggota Dewan serta OPD Pemerintah Kabupaten Blitar. Jumat, (15/07).

Rapat Paripurna DPRD hari ini merupakan kelanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021. Pada Kamis tanggal 23 Juni 2022 lalu, Bupati telah menyampaikan Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021, kemudian malamnya, Fraksi-fraksi DPRD juga telah menyampaikan pandangan umumnya atas penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021, dan pada hari Jum’at tanggal 24 Juni 2022, Bupati juga telah menyampaikan jawabannya terhadap Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Dearah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021.Dalam sambutannya, Bupati Hj. Rini Syarifah menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada DPRD yang telah melakukan pembahasan. Terkait dengan pandangan, saran dan harapan akan menjadi masukan yang sangat penting dan akan ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar disampaikan Oleh Candra Purnama, mengatakan dari Laporan Realisasi Anggaran bahwa Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 sebesar Rp 2.467.651.406.772,43, Belanja & Transfer sebesar Rp 2.294.172.722.399,62 dan Surplus Rp 173.478.684.372,81. Dari hasil pembahasan dilakukan dengan klasifikasi sesuai dengan bahasan yang terdiri dari Pertama, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 serta Raperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021; Kedua, Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 yang telah diperiksa oleh BPK. Sedangkan rangkuman hasil pembahasannya memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1.Pemerintah daerah dalam memproyeksi pendapatan (utamanya PAD) tetap melakukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan perkembangan perekonomian masyarakat, dalam penentuan target Pendapatan daerah.
2.Kemiskinan yang meningkat di tahun 2021, dari 9,33% di tahun 2020 menjadi 9,65% di tahun 2021 hendaknya juga menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Daerah, karena hal ini menunjukkan bahwa, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan jumlah orang miskin di Blitar belum cukup efektif mencapai tujuannya.
3.Pada dua tahun pandemi yaitu tahun 2020 dan tahun 2021, hal yang masih cukup menggembirakan adalah capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2021 capaiannya sebesar 71,05 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 70,58. Pertumbuhan kenaikan IPM pertahunnya mengalami perlambatan, maka diperlukan Percepatan capaian IPM untuk meningkatkan daya saing SDM daerah sampai tahun 2025 yang akan datang (akhir RPJPD 2005-2025). Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar segera melakukan audit program dan kegiatan yang menghambat perkembangan capaian IPM, kemudian merancang program dan kegiatan jangka menengah yang lebih inovatif untuk mengejar ketertinggalan dengan Kabupaten lain di Jawa Timur, sehingga pada tahun 2025 IPM Kabupaten Blitar dapat menyamai Kabupaten/Kota lainnya yang IPMnya sudah diatas 75.
4.Sampai dengan tahun hampir akhir RPJMD 2016-2021, yaitu tahun anggaran 2021 kualitas belanja daerah Kabupaten Blitar masih belum cukup membaik, hal ini di tandai oleh semakin meningkatnya realisasi belanja pegawai (pada kelompok belanja operasi) lebih besar 35% atau antara 35% – 40% dari total belanja daerah dan semakin menurunnya realisasi belanja modal (pada tahun 2017 belanja modal realisasinya 25,2% dari total belanja daerah, sedangkan tahun 2021 belanja modal hanya 15,7% dari total belanja daerah).
5.Untuk belanja modal yang bersumber dari DAK agar dioptimalkan pelaksanaannya sesuai perencanaan.

6.Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 321.514.342.900,74 meningkat jumlahnya dibanding tahun sebelumnya. Maka atas cukup besarnya saldo kas Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya, DPRD merekomendasikan agar saldo kas baik kas di kas daerah maupun kas di RSUD BLUD dan lainnya, setiap awal tahun sampai ditetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan.
7.Saldo piutang pendapatan netto per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp.102.112.384.654,54 mengalami Kenaikan jika dibanding dengan saldo piutang pada tahun 2020, sementara piutang macet (penyisihan piutang) sampai 31 Desember 2021 masih sebesar yaitu Rp.46.913.620.015,63.
8.Tahun 2022 merupakan tahun tahapan ke dua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 dalam sistem perencanaan dan anggaran tahun tahapan ke dua adalah merupakan tahun selesainya konsolidasi politik dan organisasi perangkat daerah, tahun pemantapan untuk percepatan program dan kegiatan memenuhi target kinerja RPJMD mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Untuk itu direkomendasikan agar dilakukan percepatan penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD tahun 2022 agar implementasinya tidak terlambat seperti tahun sebelumnya dengan demikian terdapat cukup waktu dan tenaga untuk pemantapan bahkan percepatan program dan kegiatan memenuhi target kinerja di tahun kedua RPJMD setelah selama dua tahun pandemi covid 19 dengan kebijakan anggaran yang tidak stabil.
9.Menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Blitar atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama 6 tahun berturut-turut, dengan harapan opini ini menjadi dorongan dan semangat untuk meningkatkan kinerja pemerintah;
10.Pelaksanaan dari rekomendasi Badan Anggaran diatas dipandang perlu untuk terus dikawal dan diperhatikan, oleh karena itu Badan Anggaran merekomendasikan agar TAPD memberikan Progress Report pelaksanaan dari rekomendasi ini, baik melalui forum rapat kerja maupun dengan laporan tertulis.

Usai pembacaan Laporan Badan Anggaran DPRD Kab. Blitar Dalam Rangka Pembahasan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Pimpinan Sidang rapat paripurna Suwito memintakan persetujuan bersama dan disetujui oleh segenap Anggota Dewan. Pada Rapat Paripurna tersebut, juga dilaksanakannya penandatanganan berita acara persetujuan Ranperda menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.